Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim Konstitusi: Penelitian Kajian Naskah Akademis RUU tentang Mahkamah Konstitusi

Sifat lintas kelembagaan dalam rekrutmen Hakim Konstitusi, yang masing-masing mempunyai kemandirian baik DPR, Presiden dan Mahkamah Agung yang ditegaskan dalam UUD 1945, secara langsung dan mendalam memerlukan studi dan analisa dalam mencari jalan keluar terhadap persoalan yang ada, termasuk keterkaitannya dengan pengawasan Hakim Konstitusi.

Secara khusus penelitian ini menyoroti beberapa aspek yang terkait dalam sistem rekrutmen dan pengawasan Hakim Konstitusi, dan kebijakan yang diambil dalam rangka menjaga marwah dan keluhuran martabat, profesionalisme, serta kenegarawanan Hakim Konstitusi.

Sebagai suatu penelitian, tentu tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, namun saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim peneliti yang tetap serius menunaikan tugas untuk menyelesaikan penelitian ini, termasuk para pihak yang ikut membantu.